Perbedaan Coretax dan Sistem DJP Online Lama: Panduan Lengkap Transisi Perpajakan Digital

Apa Itu Coretax?

Coretax adalah sistem administrasi perpajakan terbaru yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menggantikan sistem perpajakan online lama. Sistem ini dirancang dengan teknologi mutakhir seperti cloud computing, artificial intelligence (AI), dan big data analytics untuk menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih modern, efisien, dan terintegrasi.

Coretax merupakan singkatan dari “Core Tax Administration System” yang berfungsi sebagai pusat layanan terpadu perpajakan digital. Sistem ini bukan hanya menggantikan DJP Online, tetapi merupakan penyempurnaan menyeluruh yang mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan dalam satu platform terpadu.

Implementasi Coretax dimulai secara bertahap sejak awal tahun 2025, dengan target penuh pada akhir tahun. Transisi ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 yang menjadi landasan hukum utama bagi perjalanan transformasi digital perpajakan di Indonesia.

Perbandingan Coretax vs Sistem DJP Online Lama

Aspek Teknologi

Coretax menggunakan teknologi terdepan yang mencakup:

• Cloud Computing – Sistem berbasis cloud yang lebih scalable dan reliable
• Artificial Intelligence (AI) – Untuk analisis data dan deteksi pola
• Big Data Analytics – Untuk memahami perilaku Wajib Pajak secara mendalam
• Real-time Processing – Pemrosesan data yang dilakukan secara langsung

Sistem DJP Online Lama masih menggunakan:

• Teknologi Tradisional – Berbasis server lokal yang kurang fleksibel
• Pemrosesan Batch – Data diproses dalam waktu tunda (delayed processing)
• Integrasi Terbatas – Sulit untuk menghubungkan berbagai sistem
• Interface Lama – User interface yang kurang user-friendly dan responsif

Integrasi Data

Salah satu perbedaan paling signifikan terletak pada integrasi data:

Coretax menyediakan integrasi menyeluruh dengan:

• e-Filing (Pelaporan SPT elektronik)
• e-Billing (Pembayaran pajak)
• e-Bupot (Pelaporan Bea Cukai)
• e-Faktur (Faktur Pajak elektronik)
• Registrasi NPWP
• Pengajuan Sertifikat Digital
• Pengukuhan PKP

Sistem DJP Online Lama memiliki integrasi terbatas:

• Layanan terpisah satu sama lain
• Wajib Pajak harus login ke beberapa sistem berbeda
• Proses administrasi pajak menjadi lebih rumit dan memakan waktu
• Data tidak tersinkronisasi otomatis

Efisiensi dan Kecepatan

Coretax menawarkan efisiensi yang jauh lebih tinggi:

• Registrasi NPWP yang lebih cepat
• Validasi data melalui single source of truth
• Pelaporan SPT yang disederhanakan
• Pembayaran pajak yang terintegrasi
• Proses pemeriksaan dan penagihan otomatis

Sistem DJP Online Lama lebih memakan waktu:

• Proses registrasi yang berlapis
• Input data manual yang panjang
• Multiple login dan authentication
• Sinkronisasi data tidak otomatis

Fitur Utama Coretax

1. Registrasi Omnichannel

Wajib Pajak dapat melakukan registrasi NPWP melalui berbagai saluran yang disediakan:

• Kantor Pelayanan Pajak (KPP) fisik – Layanan langsung dengan pegawai DJP
• Portal online Coretax – Daftar kapan saja melalui website
• Mitra resmi DJP – Tersebar di berbagai wilayah untuk kemudahan akses
• One-stop service center – Layanan terpadu yang lengkap

Data yang diinput divalidasi dengan satu sumber data (single source of truth), memastikan konsistensi dan akurasi data di seluruh sistem.

2. Pembayaran Pajak Terintegrasi

Coretax menyediakan sistem pembayaran pajak yang fully integrated. Berikut fitur utamanya:

• Pembayaran langsung dalam aplikasi – Tidak perlu keluar aplikasi untuk bayar
• Berbagai metode pembayaran mencakup:
• Transfer bank online
• Mobile banking
• Dompet digital (e-wallet)
• Gerai pembayaran resmi
• Satu kode billing – Untuk satu atau lebih jenis pajak sekaligus
• Fitur Deposit Pajak – Untuk penyetoran di muka dengan fleksibel

3. Pelaporan SPT Otomatis

Proses pelaporan SPT menjadi lebih sederhana dengan fitur berikut:

• Automatic calculation – Sistem otomatis menghitung berdasarkan data terinput
• Pre-fill data – Data dari sistem DJP sudah tersedia
• Real-time status – Lihat langsung status SPT (Kurang Bayar, Lebih Bayar, atau Nihil)
• Direct payment – Bayar langsung untuk SPT Kurang Bayar
• Document attachment – Upload dokumen dengan mudah

4. Pengawasan Berbasis AI dan Big Data

Coretax dilengkapi dengan fitur monitoring dan analisis berbasis kecerdasan buatan:

• Pattern recognition – Deteksi anomali otomatis
• Risk-based audit selection – Pemilihan kasus audit berdasarkan risiko
• Compliance scoring – Penilaian kepatuhan otomatis
• Early warning system – Peringatan dini untuk potensi ketidaksesuaian
• Peringatan proaktif – Tanpa perlu pemeriksaan manual terlebih dahulu

5.  Document Management System

Pengelolaan dokumen pajak menjadi sepenuhnya digital dengan keuntungan:

• Upload terpusat – Dokumen pendukung dalam satu platform
• Penyimpanan cloud – Aman dan tidak tersesat
• Retrieval cepat – Akses dokumen kapan dibutuhkan
• Paperless system – Mengurangi beban fisik dokumen
• Compliance digital – Sesuai dengan regulasi archiving terbaru

6.  Perseragaman Jatuh Tempo

Coretax membawa perubahan penting terkait jatuh tempo pembayaran:

• Jatuh tempo standar – Disetarakan menjadi tanggal 15 setiap bulannya
• Cash flow lebih mudah – Memudahkan pengelolaan keuangan
• Predictable schedule – Jadwal pembayaran yang teratur
• Kesalahan berkurang – Mengurangi kesalahan waktu pembayaran

7.  Modernisasi Database DJP

Backend system Coretax mendukung integrasi data yang canggih:

• Integrasi lintas departemen – Data terintegrasi di berbagai unit
• Real-time data exchange – Pertukaran data langsung dengan e-Faktur, e-Bupot, dll
• Advanced analytics – Analisis data tingkat lanjut
• Forensic data analysis – Analisis mendalam untuk pengawasan
• Legal data sharing – Berbagi data dalam framework hukum yang jelas

Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan Coretax

Untuk Wajib Pajak:

• Interface yang lebih user-friendly dan intuitif
• Proses administratif yang lebih cepat dan sederhana
• Transparansi data yang lebih baik
• Akses 24/7 melalui platform digital
• Pembayaran pajak lebih mudah dengan berbagai metode
• Compliance lebih transparan

Untuk DJP:

• Efisiensi pengawasan yang meningkat
• Data real-time untuk decision making
• Deteksi fraud yang lebih akurat
• Proses pemeriksaan lebih efisien
• Penagihan pajak otomatis

Kekurangan Coretax

Tantangan Implementasi:

• Memerlukan adaptasi dan learning curve bagi pengguna
• Potensi kendala teknis pada fase awal implementasi
• Perlu pelatihan sistem baru untuk tim
• Migrasi data dari sistem lama yang kompleks
• Kebutuhan infrastruktur IT yang lebih baik

Kelebihan Sistem DJP Online Lama

• Sudah familiar bagi mayoritas pengguna
• Telah digunakan secara luas dan terbukti
• Proses yang sudah terstandar dan documented
• Tidak perlu investasi besar dalam adaptasi

Kekurangan Sistem DJP Online Lama

• Tidak terintegrasi, harus login ke banyak sistem
• Sering terjadi delay dalam proses pemrosesan
• Interface yang sudah usang dan tidak responsif
• Duplikasi data antar sistem
• Kurang efisien dalam pengawasan dan monitoring
• Proses pemeriksaan manual yang memakan waktu

Regulasi dan Landasan Hukum

Implementasi Coretax didasarkan pada berbagai regulasi penting:

Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

PMK Nomor 81 Tahun 2024 merupakan regulasi utama yang mengatur:

• Ketentuan perpajakan selama masa transisi ke Coretax
• Standar administrasi pajak dalam Coretax
• Hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam sistem baru
• Efektif berlaku mulai 1 Januari 2025

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Berbagai PER DJP juga mendetail tentang:

• Tata cara penggunaan Coretax
• Petunjuk teknis pelaporan SPT dalam Coretax
• Prosedur pembayaran pajak
• Penanganan dokumen dan bukti pembayaran

Transisi dari DJP Online Lama ke Coretax

Timeline Transisi

Fase 1: Persiapan (2024)

• Sosialisasi dan pelatihan kepada stakeholder
• Pilot testing dengan sejumlah WP terpilih
• Infrastructure preparation

Fase 2: Soft Launch (Awal 2025)

• Coretax tersedia untuk semua Wajib Pajak
• DJP Online lama masih operasional
• Wajib Pajak dapat memilih platform yang digunakan

Fase 3: Transition Period (2025)

• Parallel running antara Coretax dan DJP Online lama
• Gradual migration of processes
• Case sebelum 1 Januari 2025 masih di sistem lama

Fase 4: Full Migration (2026)

•  Coretax menjadi sistem utama
•  DJP Online lama secara bertahap dihentikan
•  Semua layanan dalam Coretax

Tips Persiapan untuk Wajib Pajak

Segera Lakukan:

• Daftar akun Coretax di portal resmi DJP
• Upgrade kualifikasi dengan mengikuti pelatihan Coretax
• Siapkan dokumen digital dalam format yang sesuai
• Test akun dengan data dummy
• Koordinasi dengan akuntan/tax consultant

Jangan Lupa:

• Backup dokumen perpajakan lama
• Update profil NPWP jika ada perubahan
• Perbarui nomor rekening untuk penyetoran pajak
• Catat jatuh tempo pajak yang sudah distandarkan
• Amankan password dan 2FA (Two-Factor Authentication)

Manfaat Jangka Panjang Coretax

Untuk Wajib Pajak

• Efisiensi Operasional – Mengurangi beban administratif dan human error
• Compliance Lebih Mudah – Proses yang simplified dan transparan
• Cost Saving – Mengurangi biaya konsultasi dan administratif
• Real-time Transparency – Akses informasi pajak kapan saja
• Flexibility – Pembayaran dapat disesuaikan dengan cash flow

Untuk Negara (DJP)

• Peningkatan Penerimaan Pajak – Deteksi fraud yang lebih baik
• Efisiensi Pengawasan – Fokus pada case yang benar-benar material
• Data Quality – Informasi yang lebih akurat untuk policy making
• Cost Efficiency – Operasional DJP menjadi lebih efisien
• Modernisasi Sistem – Positioning sebagai tax authority modern

Kesimpulan

Transisi dari sistem DJP Online lama ke Coretax merupakan langkah signifikan dalam modernisasi administrasi perpajakan Indonesia. Meskipun memerlukan adaptasi dan persiapan, Coretax menawarkan banyak keunggulan dalam hal efisiensi, transparansi, dan integrasi data.

Perbedaan utama antara Coretax dan sistem lama terletak pada:

• Teknologi yang lebih modern (Cloud, AI, Big Data)
• Integrasi data yang menyeluruh
• User interface yang lebih baik
• Otomasi proses yang lebih tinggi
• Pengawasan berbasis analytics

Wajib Pajak yang segera melakukan adaptasi dan persiapan akan mendapatkan keuntungan kompetitif dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Koordinasi dengan konsultan pajak dan proactive learning akan memastikan transisi yang smooth menuju era administrasi pajak digital yang lebih modern.

—

Referensi:

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024
• Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id)
• Data dari berbagai sumber perpajakan terkemuka

Catatan: Informasi ini akurat per Desember 2025. Untuk update terbaru, kunjungi website resmi DJP atau hubungi konsultan pajak Anda.